elangjatim.com
Bondowoso – Dalam rangka menyongsong musim kemarau tahun 2025, Komandan Kodim 0822/Bondowoso memimpin rapat koordinasi (rakor) secara virtual yang membahas percepatan swasembada pangan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 3 Juni 2025, bertempat di Ruang Vidcon Kodim 0822. Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI ini melibatkan sejumlah pejabat penting dari berbagai unsur Forkopimda dan instansi terkait.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Bondowoso, Waka Polres, Kasi Intel Kejari, Kepala Dinas Pertanian, Staf DPRD, Staf Perum Bulog, serta Kepala Dinas BSBK. Rakor dibuka secara resmi oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri yang menekankan pentingnya penguatan sistem irigasi dan program pompanisasi sebagai bagian dari strategi utama menghadapi musim kering yang akan datang.
Sekjen Kementerian Pertanian menegaskan bahwa seluruh lahan sawah, terutama yang berada di sekitar aliran sungai dan tergolong sawah tadah hujan, harus tetap dimanfaatkan untuk budidaya padi. Melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, Dandim, dan Kapolres se-Indonesia, pemerintah meminta agar pompa-pompa air yang telah disalurkan sebelumnya diperiksa dan disiagakan kembali sebagai antisipasi kekeringan.
Dalam pemaparannya, Sekjen Kementan juga menyampaikan bahwa sistem irigasi perpipaan harus dioptimalkan guna mendukung serapan beras nasional hingga bulan September 2025. Beberapa strategi percepatan tanam turut dipaparkan, seperti klasifikasi potensi tanam, identifikasi ketersediaan benih dan alat mesin pertanian (alsintan), penyusunan jadwal tanam, serta sistem monitoring dan evaluasi berkala.
Sementara itu, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Prapanen menambahkan bahwa pengadaan dan pendistribusian bantuan alsintan akan terus dipercepat. Dinas pertanian di daerah juga didorong agar aktif memastikan bantuan alsintan sampai ke petani tepat waktu dan sesuai ketentuan pengadaan.
Menutup rakor, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri mengusulkan agar Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan irigasi dan bendungan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan air irigasi tetap aman selama musim kemarau dan mendukung target besar Indonesia dalam mencapai swasembada pangan tahun 2025.
(22)